Jumat, 28 November 2014

TUGAS 10


Tugas Review Jurnal Mengenai Etika Profesi Akuntansi


Judul Jurnal     : Strukturasi Praktik Etika di Kantor Akuntan Publik 

Penulis             : Unti Ludigdo



Strukturasi Praktik Etika di Kantor Akuntan Publik : Sebuah Studi Interpretif

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan tuntutan untuk menghadirkan suatu proses bisnis yang terkelola dengan baik, sorotan atas kinerja akuntan terjadi dengan begitu tajamnya. Ini tidak dapat dilepaskan dari terjadinya beberapa skandal besar “malpraktik bisnis” yang telah melibatkan profesional akuntan.

Peristiwa bisnis yang melibatkan akuntan tersebut seharusnya memberikan pelajaran untuk mengutamakan etika dalam melaksananakan praktik profesional akuntansi. Krisis moral dalam dunia bisnis yang sangat fenomenal pada dekade terakhir ini adalah kasus “Enron”, yang di dalamnya melibatkan salah satu the big five accounting firm “Arthur Anderson”. Suatu kasus yang sedemikian kompleks, yang kemudian diikuti mencuatnya kasus-kasus oleh mencuatnya kasus-kasus besar lainnya.

Di Indonesia kasus-kasus serupa juga terjadi, misalnya kasus audit PT Telkom oleh KAP “Eddy Pianto & Rekan” (Media Akuntansi, 2003). Dalam kasus ini laporan keuangan auditan PT Telkom tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal di Amerika Serikat), dan atas peristiwa ini audit ulang diminta untuk dilakukan oleh KAP yang lainnya.

Bertolak dari kasus-kasus di atas, dan kemudian dihubungkan dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, akuntan seolah menjadi profesi yang harus paling bertanggung jawab. Dalam hal ini, karena peran pentingnya dalam masyarakat bisnis, akuntan publik bahkan dituduh sebagai pihak yang paling besar tanggungjawabnya atas kemerosotan perekonomian Indonesia. Bagaimanapun situasi kontekstual ini memerlukan perhatian dalam berbagai aspek pengembangan profesionalisme akuntan, termasuk di dalamnya melalui suatu penelitian.


1.2  Permasalahan

Penelitian ini berfokus pada permasalahan bagaimana praktik etika berlangsung di kantor akuntan publik.

1.3  Landasan Teori

Diskusi tentang etika telah berlangsung selama berabad-abad semenjak jaman Yunani kuno. Berbagai aliran pemikiran etika dalam mengkaji moralitas suatu tindakan telah berkembang sedemikian luasnya.

Berdasarkan historisnya, pemikiran-pemikiran etika berkembang meliputi aliran-aliran etika klasik yang berasal dari pemikiran para filosof Yunani, etika kontemporer dari pemikir Eropa abad pertengahan sampai abad 20-an, serta aliran etika dari pemikiran kalangan agamawan Islam yang selalu mengacu pada Al Qur’an dan As-Sunah.

Etika Yunani klasik berkembang dari nuansa interaksi antara manusia dengan alam menuju pemikiran etika yang lebih luas, di mana nuansa masyarakat yang hidup dalam suasana perniagaan juga mulai berkembang. Dengan segala variasinya, arus pemikiran etika di era Yunani klasik ini setidaknya tetap didasari oleh kerangka nilai akan keberadaan Tuhan sebagai sumber kebajikan dan kebahagiaan. Secara detail uraian etika ini terdapat pada Suseno (1997, 12-57).

Pandangan etika klasik ini kemudian tereduksi oleh kerangka pemikiran etika yang bersifat sekularistik, yang terutama berkembang sejak era pencerahan di Eropa sehingga dikenal aliran-aliran etika teleologi dan deontologi (Cryssides & Kaler, 1993; 91 dan Suseno, 1997; 179-181). Walaupun demikian di kalangan agamawan dan pemikir-pemikir keagamaan, pemikiran etika tetap berkembang dengan nuansa ketuhanannya. Ini dapat dicermati antara lain dari pemikiran kalangan voluntaris dan rasionalis dalam pemikiran Islam (Fakhry, 1996).

Untuk kalangan profesional, di mana pengaturan etika dibuat untuk menghasilkan kinerja etis yang memadai maka kemudian asosiasi profesi merumuskan suatu kode etik. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat (Baidaie, 2000).


II. Metodologi


2.1  Metode untuk Mendapatkan Pemahaman


Untuk mencapai pemahaman yang memadai, penelitian ini mengembangkan suatu pertautan teoritis, yaitu :

a.      Ethnometodologi
b.      Strukturas
c.       Kecerdasan spiritual (SQ).

Pertautan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam kategorisasi realitas praktik etika dan berbagai aspek yang melingkupinya. Ethnometodologi (yang merupakan metode yang berupaya untuk menjelaskan cara aktor melakukan sesuatu, seperti mendeskripsikan, mengkritik dan mengidealisasikan situasi tertentu) akan banyak digunakan dalam pengumpulan data. Teori strukturasi (Giddens, 2003), yang kemudian diperkuat dengan kecerdasan spiritual/SQ (Zohar & Marshall (2001), digunakan sebagai kerangka analisis.


2.2  Objek Penelitian


Penelitian dilakukan dengan latar kasus tunggal di sebuah KAP di Kota Malang (disebut KAP Drs. Madia Subakti). Obyek analisis pada penelitian ini adalah realitas organisasi KAP sebagai sebuah komunitas, yang di dalamnya terjadi interaksi antara individu dan struktur.


2.3  Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui :

a.      Wawancara mendalam
b.      Pengamatan berpartisipasi
c.       Dokumentasi

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, dan bersifat informal dalam berbagai situasi. Pengamatan berpartisipasi, dilakukan dengan mengutamakan keterlibatan peneliti di dalam proses aktifitas yang berlangsung di KAP selama rentang waktu empat bulan. Sementara dokumentasi dilakukan untuk mengungkap realitas sosial yang terjadi di masa lampau yang tercatat dalam suatu dokumen.


2.4  Teknik Analisis

Secara teknis proses analisis dilakukan baik pada saat maupun setelah pengumpulan data, dengan sistematika tiga langkah analisis bahan empirik.

a.      Peneliti melakukan reduksi data
b.      Peneliti melakukan analisis domain
c.       Penarikan kesimpulan, verifikasi dan refleksi

III. Hasil Penelitian


Hasil penelitian ini adalah :

Pertama, dalam KAP ini, managing partner memiliki kekuatan perubahan yang kuat dalam organisasinya. Whilts dalam konteks organisasi, manajemen KAP ini lebih dalam iklim informal. Namun demikian, dalam rangka ESQ dapat dipahami bahwa pola informal yang dikembangkan di sini akan menjadi manifestasi dari Madia (sebagai seorang kepala) dimensi internal yang memiliki pandangan dan tindakan yang tidak selalu didasarkan pada konvensi tertentu, perilaku yang fleksibel, kecenderungan untuk mempertahankan kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai, serta kecenderungan Madia untuk melihat hubungan antara banyak hal (untuk melihat dalam " holistik " arah).


Kedua, pola strukturasi tidak hanya bergulir dalam konteks interaksi antara manusia dan organisasi, tetapi juga dalam konteks pengaturan lingkungan sosial. Dengan pola informal yang dikembangkan dalam suatu KAP, praksis etika yang dikembangkan di sini adalah berasal dari upaya Madia sebagai kepala suku dan berbagi nilai yang dipegang olehnya bergulir pribadi. Sementara, upaya ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial diatasi dengan konteks ini individu dan organisasi. Praksis etika selalu terjadi karena adanya tekanan eksternal yang kuat, baik dari klien, pengguna, dan mereka yang memiliki minat dalam layanan ini akuntan publik ( bank dan petugas pajak ) dan juga tubuh penguasa di bidang akuntan publik ( IAI dan Republik Indonesia Departemen Keuangan ).


IV. Kesimpulan dan Keterbatasan

4.1  Kesimpulan

Dapat dicermati bahwa terdapat interaksi antara Madia dengan organisasi KAP di satu sisi dan antara Madia dan organisasi KAP dengan lingkungan sosialnya yang lebih luas sekaligus menunjukkan keharusan untuk memperhatikan konteks sistem sosial ganda dalam pemahaman strukturasi atas praktik etika. 

Madia mempunyai daya ubah yang kuat dalam organisasi, dan secara informal melakukan diseminasi nilai kepada staf-stafnya. Ini juga terkait dengan keadaan struktural organisasi yang pengelolaannya lebih bersifat informal. Walaupun demikian sesederhana apapun bentuknya, yang dipraktikkan Madia dan KAPnya kemudian juga dapat mempengaruhi praktik bisnis para kliennya.

Pemikiran dan tindakan etis Madia (dan kemudian terefleksi dalam tindakan organisasi KAP) selain muncul dari dimensi internalnya juga dipengaruhi lingkungan sosial yang lebih luas. Bagaimanapun dalam realitasnya, keberadaan profesi akuntansi sebagai penyedia jasa sangat dipengaruhi oleh keberadaan profesi lainnya dalam konteks sosial yang lebih luas seperti saat ini. Demikian pula yang terdapat pada diri Madia dan KAP Drs. Madia Subakti, di mana konteks sosial tersebut dapat mempengaruhi preferensi etikanya dalam pengambilan keputusan profesional.


4.2  Keterbatasan

Keterbatasan utama penelitian ini adalah jangka waktu pengamatan dan partisipasi di KAP yang relatif pendek, yaitu hanya empat bulan. Walaupun rentang waktu ini bukanlah sesuatu yang prinsip untuk dikemukakan sebagai keterbatasan, namun idealnya penelitian dengan ethnometodologi dilakukan dalam hitungan waktu yang lebih panjang (bahkan tahunan). 

Selain itu di luar keterbatasan utama tersebut dimungkinkan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan lainnya, di mana peneliti tidak menyadari dan mengenalinya.



Sumber            :  


TUGAS 9


PERKEMBANGAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN

1972 : Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA)
1986 : penambahan 2 suplemen
1990 : penambahan 1 suplemen
1992 : penambahan 9 suplemen
1994 : kodifikasi NPA menjadi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) per 1 Juli 1994
2001 : kodifikasi SPAP per 1 Januari 2001
Dalam tahun 1972 untuk pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA). NPA ini disahkan dalam kongres ke-3 Ikatan Akuntan Indonesia.
Norma Pemeriksaan Akuntan tersebut mencakup :
1.    Tanggung jawab akuntan publik.
2.    Unsur-unsur norma pemeriksaan akuntan yang antara lain meliputi:
1.    pengkajian dan penilaian pengendalian intern,
2.    bahan pembuktian dan penjelasan informatif,
3.    pembahasan mengenai peristiwa kemudian, laporan khusus dan berkas pemeriksaan.

Dalam kongres ke-4 Ikatan Akuntan Indonesia, Komisi Norma Pemeriksaan Akuntan mengusulkan agar segera dilakukan penyempurnaan atas buku Norma Pemeriksaan Akuntan yang lama, dan melengkapinya dengan serangkaian suplemen yang merupakan penjabaran lebih lanjut norma tersebut.
Tahun 1986 : penambahan 2 suplemen,
Tahun 1990 : penambahan 1 suplemen,
Tahun 1992 : penambahan 9 suplemen.
Hingga dalam kongres ke-7 Ikatan Akuntan Indonesia tahun 1994, disahkan Standar Profesional Akuntan Publik yang secara garis besar berisi:
1.    Uraian mengenai standar professional akuntan publik
2.    Berbagai pernyataan standar auditing yang telah diklasifikasikan
3.    Berbagai pernyataan standar atestasi yang telah diklasifikasikan
4.   Pernyataan jasa akuntansi dan review
Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari lima standar,yaitu :
1.    Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang dilengkapi dengan interpretasi Pernyataan Standar Auditing.
2.    Pernyataan Standar Atestasi (PSAT) yang dilengkap dengan interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT)
3.    Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR ) yang dilengkapi dengan interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (IPSAR)
4.   Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (PSJK) yang dilengkapi interpretasi Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (IPSJK)
5.    Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) yang dilengkapi interpretasi Pernyataan Standar Pengendalian Mutu ( IPSM)
Selain kelima standar tersebut masih dilengkapi dengan aturan etika Kompartemen Akuntan Publik yang merupakan aturan normal yang wajib dipenuhi oleh akuntan publik.


Sumber :



TUGAS 8



Perkembangan Standar Profesional Akuntan Publik


Tahun 1972 Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan Norma Pemeriksaan Akuntan, yang disahkan di dalam Kongres ke IIIIkatan Akuntan Indonesia. Pada tanggal 19 April 1986, Norma PemeriksaanAkuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh Tim Pengesahan, serta disahkanoleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yangberlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporankeuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986.

Tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Norma Pemeriksaan Akuntan, Edisi revisi yang memasukkan suplemen No.1 sampai dengan No.12 dan interpretasi No.1 sampaidengan Nomor.2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntanmenjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik.

Selama tahun 1999 Dewan melakukan perubahan atas Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul “Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001”.


Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari limastandar, yaitu:


1.     Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA).

2.    Pernyataan Standar Atestasi (PSAT) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT).


3.    Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (IPSAR).

4.    Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (PSJK) yang dilengkapi denganInterpretasi Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (IPSJK).


5.    Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) yang dilengkapi denganInterpretasi Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (IPSM).

Selain kelima standar tersebut masih dilengkapi dengan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang merupakan aturan normal yang wajib dipenuhi oleh akuntan publik.


Standar Profesional Akuntan Publik


A.  Standar Umum

1.    Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

2.    Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

3.    Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.


B.   Standar Pekerjaan Lapangan

1.    Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2.    Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh unutk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

3.    Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.


C.    Standar Pelaporan

1.    Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.    Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3.    Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

4.   Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.


Pernyataan Standar Auditing (PSA)


PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing.PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan audit.Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI.

Termasuk di dalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditng (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA.Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perlausan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.


Peer Preview

Peer Review adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap KantorAkuntan Publik untuk menilai apakah Kantor Akuntan Publik telahmengembangkan secara memadai kebijakan dan prosedur pengendalian mutuyang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Quality Control Standards Committee telah mengindentifikasikan lima elemen pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan KAP dalam menetapkanprosedur dan kebijakan pengendalian mutunya.


Tanggung Jawab Dan Fungsi Auditor Independen


Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untukmenyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasilusaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.


Persyaratan Profesional

Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Mereka tidak termasuk orang yang terlatih untuk atau berkeahlian dalam profesi atau jabatan lain.

Sebagai contoh, dalam hal pengamatan terhadap penghitungan fisik sediaan, auditor tidak bertindak sebagai seorang ahli penilai, penaksir atau pengenal barang. Begitu pula, meskipun auditor mengetahui hukum komersial secara garis besar, ia tidak dapat bertindak dalam kapasitas sebagai seorang penasihat hukum dan ia semestinya menggantungkan diri pada nasihat dari penasihat hukum dalam semua hal yang berkaitan dengan hukum.

Dalam mengamati standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, auditor independen harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan prosedur audit yang diperlukan sesuai dengan keadaan, sebagai basis memadai bagi pendapatnya. Pertimbangannya harus merupakan pertimbangan berbasis informasi dari seorang profesional yang ahli.



Tanggung Jawab Terhadap Profesi


Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerapkan aturan yang mendukung standartersebut dan membuat basis penegakan kepatuhan tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan AkuntanIndonesia yang mencakup Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik.


Kerangka Kode Etik IAI, terdiri dari:

1.    Prinsip Etika (mengikat seluruh anggota IAI), meliputi:
a.   Tanggung Jawab Profesi
b.   Kepentingan Umum (publik)
c.    Integritas
d.   Objektivitas
e.    Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
f.    Kerahasiaan
g.   Prilaku Profesional
h.   Standar Teknis

2.    Aturan Etika (tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Etika), meliputi :
a.   Independensi, integritas dan objektivitas.
b.   Standar Umum prinsip Akuntansi
c.    Tanggung jawab klien
d.   Tanggung jawab rekan
e.    Tanggung jawab praktik lain.

3.    Interpretasi Aturan Etika
Interpretasi Aturan Etika adalah sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.
4.   Tanya dan Jawab.


1.   Etika Profesi

Arens & Loebbecke, 2004 mengatakan definisi Etika Profesi “sebagai perangkat prinsip moral atau nilai”.Perangkat prinsip yang dibangun oleh Josephon Institute for the Advance of Ethics di amerika serikat  (badan usaha nirlaba yang menyusun kode etik professional dalam pemerintahan, hukum, kesehatan, bisnis, akuntansi, dan jurnalistik ) Adalah sebagai berikut:

1.  Kejujuran, bersikap benar, tulus, jernih, tidak menipu, tidak berbohong.

2.     Integritas, bersikap berprinsip, terhormat, adil berani, tidak bermuka dua.


3.     Mematuhi janji, bersikap penuh kepercayaan, mematuhi komitmen, berpegang pada surat perjanjian.

4.     Loyalitas, bersikap jujur, dan loyal kepada keluarga, teman, atasan, klien dan negara.


5.     Keadilan, berlaku sama terhadap orang lain, menerima dan bertoleransi terhadap perbedaan, tidak memanfaatkan kesalahan orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

6.     Kepedulian kepada orang lain, bersikap melayani orang lain, memberikan pertolongan jika dibutuhkan dan tidak merugikan orang lain.


7.     menghargai orang lain, bersikap ramah dan wajar dan tidak merintangai orang lain.

8.     Menjadi warga yang bertanggung jawab, menaati hukum dan melaksanakan semua hak dan tanggung jawab demokrasi.


9.     Ketanggung jawaban , menerima tanggung jawab pengambilan keputusan.

2.  Kode perilaku akuntan Indonesia

Kode perilaku akuntan Indonesia meliputi prinsip-prinsip etika:

1.    Tanggung jawab, akuntan harus mewujudkan kepekaan professional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas mereka.
  1. Kepentingan masyarakat, mendahulukan kepentingan masyarakat, menghargai kepercayaan masyarakat.
  2. Integritas, akuntan harus melakasanakan semua tanggungjawab professional dengan integritas yang tinggi.
  3. Objektivitas dan independensi. akuntan public harus bersikap independent dalam kenyataan dan penampilan pada waktu melaksanakan audit.
  4. Keseksamaan, melaksanakan tanggung jawab professional dengan kemapuan terbaik.
  5. Lingkup dan sifat jasa, mematahui prinsip-prinsip perilaku professional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan.

3.  LAPORAN AUDIT


Perbedaan Tanggung Jawab Auditor Independen dengan Tanggung Jawab Manajemen


Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperolehkeyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan,auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertangung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan.Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen.

Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan, di antaranya, mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi (termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten dengan asersi3 manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan.

Transaksi entitas dan aktiva, utang, dan ekuitas yang terkait adalah berada dalam pengetahuan dan pengendalian langsung manajemen. Pengetahuan auditor tentang masalah dan pengendalian intern tersebut terbatas pada yang diperolehnya melalui audit.Oleh karena itu, penyajian secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia merupakan bagian yang tersirat dan terpadu dalam tanggung jawab manajemen.

Auditor independen dapat memberikan saran tentang bentuk dan isi laporan keuangan atau membuat draft laporan keuangan, seluruhnya atau sebagian, berdasarkan informasi dari manajemen dalam pelaksanaan audit. Namun, tanggung jawab auditor atas laporan keuangan audit terbatas pada pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut.         

Pada akhir pemeriksaannya, dalam suatu pemeriksaan umum (general audit), KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari :
1.    Lembaran opini merupakan tanggung jawab akuntan public, dimana akuntan public memberikan pemdapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen.

2.    Laporan keuangan, yang terdiri dari :

a.   Neraca
b.   Laporan laba-rugi
c.    Laporan perubahan ekuitas
d.   Laporan Arus Kas
e.    Catatan atas Laporan Keuangan,
yang antara lain berisi : bagian umum (menjelaskan latar belakang perusahaan), kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos neraca dan laba rugi.
f.    Informasi tambahan
berupa lampiran mengenai perincian pos-pos penting seperti perincian piutang, aktiva tetap, hutang beban umum dan adminstrasi serta beban penjualan.

Catatan : Tanggal Laporan Akuntan mempunyai dua tanggal (dual dating), terdiri dari:
a.   Tanggal selesainya pemeriksaan lapangan
b.   Tanggal terjadinya peristiwa penting

3.    Bagian-bagian dari laporan audit bentuk baku

a.   Judul laporan Standar
auditing mengharuskan pemberian judul pada laporan dengan memuat kata “Independen”.

b.   Alamat yang dituju laporan audit
laporan ini biasanya ditunjukan kepada perusahaan bersangkutan, pemegang saham atau dewan dereksi serta komisaris.

c.    Paragraf pendahuluan
memuat pernyataan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan berdasarkan suatu audit.

d.   Paragraf lingkup audit
pernyataan actual mengenai apa yang dilakukan auditor didalam audit.

e.    Paragraf pendapat
yang memuat kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit.

f.    Tandatangan dan nama akuntan publik
menunjukan partner akuntan public atau auditor bertanggung jawab atas audit yang dilakukan.

g.   Tanggal laporan audit
tanggal saat auditor telah menyelesaikan bagian terpenting dari prosedur audit dilapangan

BUKTI AUDIT

Tujuan Audit Adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima di Indonesia. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan.

A.     Bukti audit (audit evidence)

Bukti Audit Adalah semua bukti yang mendukung laporan keuangan yang terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor.

Bukti audit terdiri dari:
a.   Jurnal
b.   Cek
c.    Notulen
d.   Rapat
e.    Buku besar
f.    catatan electronic fund system Konfirmasi
g.   buku pembantu
h.   Faktur
i.     Work sheet
j.     buku pedoman
k.   Surat kontrak

Catatan: Bukti audit dikatakan kompeten adalah bukti audit harus sah dan relevan.

Menurut Konrath (2002), ada enam tipe bukti audit, yaitu

a.   Physical Evidence
Physical evidence terdiri dari segala sesuatu yang dapat dihitung.

Contoh:
bukti yang diperoleh dari kas opname, observasi dari dari perhitungan fisik persediaan, pemeriksaan phisik surat berharga dan inventarisasi aktiva tetap.

b.   Confirmation Evidence
Confirmation evidence adalah bukti yang diperoleh mengenai eksitensi, kepemilikan atau penilaian langsung dari pihak ketiga diluar klien.

Contoh:
konfirmasi piutang, utang, barang berharga yang disimpan biro adm efek, konfirmasi dari penasehat hukum klien.

c.    Documentary Evidence
Documentary evidence Terdiri dari catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi.

Contoh:
faktur pembelian, faktur penjualan, general ledger, sub ledger.

d.   Mathematica Evidence
Mathematica evidence merupakan perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor.

Contoh:
perhitungan dan alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga.

e.    Analitycal Evidence
Analitycal evidence adalah bukti yang diperoleh melalui penelaahaan analitis terhadap informasi keuangan klien.

Prosedur analisis bisa dilakukan dalam bentuk:
1.    Trend Analysis
yaitu membandingkan angka-angka tahun berjalan dengan tahun- tahun sebelumnya dan menyelidikan kenaikan/penurunan yang signifikan baik dalam jumlah rupiah maupun persentase.
2.    Ratio analysis
misalnya menghitung rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio leverage dan rasio manajemen asset.

f.    Hearsay evidence
Hearsay evidence merupakan bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan – pertanyaan yang diajukan auditor.

Contoh:
pertanyaan-pertanyaan auditor mengenai pengendalian intern, persediaan yang bergerak lambat atau rusak.

B.     Tipe Bukti Audit

Tipe data Akuntansi

Dapat dikelompokan menjadi dua golongan berikut ini:

a.   Pengendalian intern

sebagai bukti Pengendalian intern yang dibentuk dalam setiap kegaiatan perusahaan dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dengan demikian kesalahan yang timbuk akan segera dan secara otomatis dapat diketahui dengan adanya pengecekan silang (cross check) dan cara – cara pembuktian (proof) yang dibentuk didalamnya.

b.   Catatan Akuntansi Jurnal

Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi yang digunakan oleh klien untuk mengolah transaksi keuangan guna menghasilkan laporan keuangan.
Oleh karena itu pada waktu auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan, ia akan melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi.
Dengan demikian catatan akuntansi merupakan bukti audit bagi auditor mengenai pengelohan transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh klien.


Tipe Informasi Penguat

a.   Bukti Fisik

Bukti fisik adalah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Tipe bukti ini pada umumnya dikumpulkan oleh auditor dalam pemeriksaan terhadap persediaan dan Kas.

b.   Bukti documenter

Menurut sumbernya bukti audit dapat digolongkan sbb:
1.    Bukti documenter yang dibuat oleh pihak luar yang bebas yang dikirm langsung kepada auditor.
2.    Bukti documenter yang dibuat pihak luar yang bebas yang disimpan dalam arsip klien.
3.    Bukti documenter yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien.

c.    Perhitungan

Perhitungan dilakukan sendiri oleh auditor untuk membuktikan ketelitian perhitungan yang terdapat dalam catatan klien merupakan salah satu bukti audit yang bersifat kuantitatif.

d.   Bukti lisan

Dalam melaksanakan audit, auditor tidak berhubungan dengan angka, namun berhubungan dengan orang, terutama para manajer. Seperti kebijakan akuntansinya, lokasi catatan dan dokumen, alasan penggunaan prinsip akuntansi yang berterima umum diindonesia, kemungkinan pengumpulan piutang usaha yang sudah lama tidak tertagih, dan kemungkinan adanya hutang bersyarat.

e.    Perbandingan
Perbandingan untuk menentukan akun atau transaksi yang akan dipisahkan guna penyelidikan yang lebih insentif, auditor melakukan analisis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang, penghasilan dan biaya dengan saldo yang berkaitan dalam tahun sebelumnya.

f.    Bukti dari spesialis

Bukti dari spesialis adalah seorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan auditing. Contoh adalah pengacara, insinyur sipil, geologist, penilai (appraiser).



Sumber :